Pro-Kontra Praktik Ahli Kebugaran Foreign Di RI Mencuat Lagi

Jakarta –

Ahli Kebugaran Foreign yang masuk dan bekerja Di suatu Bangsa sebenarnya sudah terjadi Di sejumlah Bangsa. Tetapi masuknya Ahli Kebugaran Foreign Di Indonesia kini masih menjadi perdebatan Bagi sejumlah pihak hingga memicu pro-kontra.

Tak sedikit yang Berkata masuknya Ahli Kebugaran Foreign ini Berencana menjadi daya saing Bagi Ahli Kebugaran lokal. Malahan ada pula yang mempertanyakan soal kejelasan aturannya. Lantas, bagaimana penjelasannya? Simak fakta-faktanya berikut ini.

Sudah Diatur Di Undang-Undang Keadaan Mutakhir

Yang Berhubungan Bersama polemik Ahli Kebugaran Foreign masuk Ke Indonesia, Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keadaan RI Budi Gunadi Sadikin menyebut Undang-Undang Keadaan Nomor 17 Tahun 2023 sudah mengatur perihal tersebut. Mekanisme yang mengatur soal Ahli Kebugaran Foreign juga sudah dijabarkan Lewat aturan yang berlaku.

“Sebenarnya Ahli Kebugaran Foreign itu sudah diputus Di undang-undang. Karena Itu kalau ada orang yang bilang bahwa tidak setuju Ahli Kebugaran Foreign itu sama aja undang-undang sudah bilang kita merdeka, kita tidak setuju Indonesia merdeka,” katanya Untuk Diskusi Kerja bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI, Senin (8/7/2024).

Menurutnya, yang menolak Ahli Kebugaran Foreign terlalu emosional. Sebab Ahli Kebugaran Foreign yang boleh bertugas Di Indonesia hanya Bersama keahlian tertentu atau spesialis.

“Masih ada yang emosi, iya, dan aturannya juga tadi sudah jelas bahwa Ahli Kebugaran Foreign itu yang Ahli Kebugaran spesialis yang boleh praktik. Ya, Ahli Kebugaran umum boleh datang, tapi misalnya kalau ada bencana kayak Bencana Alam Aceh mereka datang, itu mereka boleh,” ucapnya lagi.

Kekurangan Ahli Kebugaran Spesialis Di RI Picu Lonjakan Kematian

Adapun masuknya Ahli Kebugaran Foreign Ke Indonesia tidak lantas membuat Ahli Kebugaran lokal bersaing Bersama Foreign, melainkan membantu penanganan sejumlah Gangguan. Menurut Menkes, masuknya Ahli Kebugaran Foreign Ke Indonesia seharusnya tak lagi menjadi perdebatan.

Sebab, ketika ia keliling Fasilitas Medis Di Lokasi terpencil bersama Ri Joko Widodo (Jokowi), sering menemukan keluhan kekurangan Ahli Kebugaran spesialis Gangguan tertentu.

“Saya bersama Pak Jokowi itu datang tiap minggu jalan. Saya nggak pernah nemu lengkap ada Ahli Kebugaran intervensinya. Lantaran kita datang Ke Lokasi kota kota kecil, nggak pernah ketemu, tuh. Pasti Ahli Kebugaran jantungnya nggak ada, Ahli Kebugaran sarafnya nggak ada,” tuturnya.

“Kalau ada Ahli Kesejaganan Kardiovaskular juga nggak ada Ahli Kebugaran intervensinya, perawatnya juga nggak ada,” sambung Menkes.

Kekurangan Ahli Kebugaran spesialis inilah yang memicu lonjakan Peristiwa Pidana kematian. Karenanya, kata Menkes, hal ini perlu dicegah.

“Kalau ditanya Pak Ri juga selalu tanya kalau masuk Fasilitas Medis RSUD itu paling banyak meninggal apa? Jantung sama stroke? Adanya spesialis apa? Spesialis anak sama anastesi. Nggak ada hubungannya sama jantung sama stroke,” kata dia.

“Karena Itu memang kita sudah kekurangan Ahli Kebugaran, dan itu menghasilkan banyak Komunitas kita yang tidak terlayani,” lanjutnya.

baca juga