RUU KUHAP Perlu Dirumuskan Didalam Bijak

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Hukum Kegiatan Pidana (KUHAP) dinilai perlu dirumuskan Didalam bijak agar tidak menimbulkan kekacauan. Wacana Revisi KUHP terus menjadi sorotan, terutama mengenai beberapa Syarat yang dinilai masih Memiliki ketimpangan.

Di diskusi yang digelar Di Studio IJTI Jalan Dewi Sartika, Kaliwates, Kamis, 6 Februari 2025, Prof Dr KH M Noor Harisudin SAg SH MFilI CLA CWC menekankan bahwa RUU KUHAP Berpotensi Sebagai menimbulkan kekacauan Di sistem Proses Hukum pidana Di Indonesia jika tidak dirumuskan Didalam bijak.

Guru Besar UIN KHAS Jember yang juga Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Bangsa-Hukum Administrasi Bangsa (APHTN-HAN) ini menyoroti pentingnya partisipasi publik Di pembentukan RUU KUHAP.

“Perumusan RUU KUHAP yang Terbaru harus melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan Kelompok luas. Di Di Itu, kajian mendalam Pada kelemahan KUHAP lama harus menjadi bahan evaluasi agar undang-undang yang Terbaru tidak justru menimbulkan permasalahan Terbaru,” ujarnya.

Salah satu Nilai krusial yang menjadi perhatian adalah penghapusan tahap penyelidikan Di proses hukum. Menurut Prof M Noor Harisudin, hal ini dapat mengancam prinsip perlindungan Ham (Hak Fundamental).

“Proses penyelidikan adalah tahap awal yang sangat penting Di memastikan apakah suatu Perkara Pidana layak naik Di tahap penyidikan. Tidak semua Peristiwa Pidana langsung bisa Disorot sebagai tindak pidana. Jika penyelidikan dihilangkan, dikhawatirkan Berencana terjadi kriminalisasi yang berlebihan,” jelasnya.

Di Di Itu, ia juga menyoroti ketimpangan Pada aparat penegak hukum (APH) Di RUU KUHAP yang Terbaru. Menurutnya, diperlukan Kesejajaran kewenangan Di kepolisian, kejaksaan, dan lembaga Proses Hukum agar tidak terjadi dominasi salah satu pihak.

“Jika ada ketimpangan Di tugas dan kewenangan APH, maka hal ini bisa berdampak buruk Untuk sistem Proses Hukum kita. RUU KUHAP seharusnya mampu menciptakan sinergi peran yang lebih baik antar aparat penegak hukum,” imbuhnya.

Diskusi juga Menampilkan narasumber lain, Di lain Ahmad Suryono SH MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, serta Lutfian Ubaidillah SH MH, Pengurus DPC Peradi Jember.

Di sesi diskusi, Ahmad Suryono menekankan pentingnya reformasi hukum yang lebih holistik, bukan sekadar revisi parsial.

“RUU KUHAP ini harus mencerminkan keadilan substantif dan tidak hanya menjadi produk hukum yang setengah matang,” ujarnya. Ke Di Yang Sama, Lutfian Ubaidillah menambahkan bahwa revisi KUHAP harus Mengkaji aspek efektivitas Di praktik Di lapangan.

Kegiatan ini menjadi forum penting Untuk para akademisi dan praktisi hukum Di Menyediakan masukan Yang Berhubungan Didalam Aturan hukum Kegiatan pidana. Diharapkan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat menyerap aspirasi ini guna menyusun RUU KUHAP yang lebih utuh, komprehensif, dan adil Untuk semua pihak.