Staf Hasto Duga Ada Pemalsuan Surat Penyitaan, KPK Yakin Penyidik Bertindak Profesional

JAKARTA – Staf Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto , Kusnadi menambah bukti laporan mereka Di Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan (Dewas KPK). Hal ini berupa dugaan pemalsuan surat tanda terima penyitaan. Laporan tersebut buntut penyitaan handphone (HP) Hasto dan Kusnadi yang mereka nilai tidak sesuai prosedur.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto enggan ambil pusing Di hal tersebut. Menurutnya, hak Untuk mereka Sebagai mengadukan keberatannya.

“KPK mempersilakan para pihak Sebagai menggunakan saluran yang ada Sebagai menyampaikan keberatannya,” kata Tessa Pada dihubungi wartawan, Jumat (21/6/2024).

Diketahui, penyitaan tersebut terjadi Pada Hasto Kristiyanto menjalani pemeriksaan sebagai saksi Yang Terkait Di Tindak Kejahatan dugaan suap yang menyeret buronan Harun Masiku Ke Senin, 10 Juni 2024 lalu. Tessa meyakini, penyitaan tersebut sudah mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku.

“Kami masih Memperoleh keyakinan bahwa Penyidik melaksanakan tugas Penyidikan secara profesional,” ujarnya.

Sebelumnya Itu, Rony Talapessy, selaku kuasa hukum Kusnadi yang merupakan staf Hasto Kristiyanto, kembali mendatangi Kantor Dewas KPK. Kedatangannya ini Sebagai menambah bukti laporan Di Dewas KPK berupa dugaan pemalsuan surat tanda terima penerimaan Barang Dagangan bukti Dari Penyidik KPK.

Untuk penyitaan yang terjadi 10 Juni 2024, tanda terima penyitaan bertanggal 23 April 2024. Lalu, Ke Pada Kusnadi diperiksa KPK Ke 19 Juni 2024, ia kembali Merasakan surat yang sama Di tanggal yang berbeda.

“Kemarin pemeriksaan Saudara Kusnadi Dari penyidik bernama Rahmat Prasetyo. Di sini teman-teman, Kami menduga Telah terjadi Pemalsuan surat, Lantaran apa? Surat yang sah adalah surat Di mana tanggal 23 April, Saudara Kusnadi Ikut memparaf, tetapi Kemarin diberikan surat tanggal 10 April (10 Juni), kami melihat dugaan kami ini direkayasa kembali, Supaya yang lembar pertama ini saudara Kusnadi tidak memparaf, tetapi Di lembar yang kedua Saudara Kusnadi tanda tangan,” ujarnya.

Ronny pun menduga kuat Untuk penyitaan tersebut melanggar KUHAP dan peraturan internal Di Dewas KPK. Ia pun berharap Dewas Lembaga Antirasuah Sebagai segera menindaklanjuti laporannya.

“Di sini kita perlu jelaskan kepada publik, bahwa apa yang dilakukan Dari oknum penyidik AKBP Rosa Purbo Bekti dkk, ini sudah menabrak hukum. Ini sudah melanggar hukum. Artinya apa? Bahwa proses ini sudah salah Di mata hukum,” ucapnya.

(maf)