Tak Semua Taksi Online Boleh Gunakan Pertalite Pada Pembatasan

Jakarta, CNN Indonesia —

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Menginformasikan sinyal positif pembatasan Bahan Bakar Energi (BBM) Dukungan Pemerintah, Pertalite, tidak dikenakan Bagi taksi online. Tetapi ada wacana pengecualian Bagi taksi online kelas mewah dan Yang Terkait Bersama hal ini dikatakan butuh pengawasan.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Menginformasikan pembahasan soal pembatasan Pertalite Sebagai taksi online masih dilakukan.

“Kemarin kalau enggak salah, masih pembahasan taksi online. Mereka dikenakan (BBM Dukungan Pemerintah), tapi pengawasannya itu,” kata Agus Ke Jakarta, Rabu (10/7), diberitakan Di.

Agus merespons hal itu Pada ditanya tentang revisi Peraturan Ri 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Energi yang bakal menjadi dasar regulasi pembatasan Pertalite.

Dia juga melempar sinyal bahwa pemerintah Berencana membatasi Pertalite berdasarkan volume silinder mesin kendaraan (cylinder capacity/cc) dan jenisnya. Kata Agus pihaknya tak ingin penyaluran BBM Dukungan Pemerintah berjalan tanpa pengawasan.

Dia menambahkan taksi online kelas mewah tak berhak menggunakan Pertalite.

“Siapa sih Pemakai yang layak dilindungi? Yang paling dasar adalah kendaraan-kendaraan kan kendaraan umum dan Sebagai yang kendaraan Komunitas menengah,” ujar Agus.

Revisi regulasi dikatakan Sampai Sekarang belum terbit, walau demikian pemerintah rencananya bakal memberlakukan pembatasan Pertalite mulai 17 Agustus 2024.

Wacana itu dilempar Pembantu Presiden Tim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal Luhut Binsar Pandjaitan Pada Merundingkan tentang efisiensi pemerintah, Pertamina dan pemberian Dukungan Pemerintah Bersama pemerintah yang tak Ke tempatnya.

“Dan juga pemberian Dukungan Pemerintah yang tidak Ke tempatnya. Itu sekarang Pertamina Lagi menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini, kita sudah bisa mulai, Ke mana orang yang tidak berhak Merasakan Dukungan Pemerintah itu Berencana bisa kita kurangi,” kata Luhut Ke unggahan akun media sosialnya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

(fea/fea)