Tantangan Indonesia Lepas Didalam Jebakan Pendapatan Menengah

Kusfiardi
Analis Ekonomi Politik FINE InstituteINDONESIA masih mengandalkan pengumpulan Pajak Lainnya Didalam cara yang cenderung membebani rakyat. Bukannya menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan Mendorong Kelompok mencapai Penghasilan Kena Pajak Lainnya (PKP), pemerintah justru menggunakan instrumen Pajak Lainnya seperti Pajak Lainnya Pertambahan Nilai (PPN) dan cukai Sebagai meraup penerimaan Negeri. Instrumen Pajak Lainnya konsumsi ini cenderung lebih menyasar kelas menengah, yang secara perlahan Lebihterus merasa tercekik Didalam beban Pajak Lainnya, terutama Sebab daya beli mereka tidak Meresahkan seiring Didalam kenaikan beban tersebut.

Menurut Teori Kurva Laffer, ada batas optimal Di pengenaan Pajak Lainnya. Jika Pajak Lainnya terlalu tinggi, dapat terjadi penurunan insentif Sebagai berproduksi atau berbelanja, yang Ke akhirnya justru Akansegera menurunkan penerimaan Negeri. Indonesia Di ini mengandalkan PPN dan cukai yang dapat menghambat konsumsi kelas menengah, terutama ketika daya beli mereka melemah akibat tekanan ekonomi Dunia. Rasio Pajak Lainnya Pada PDB Indonesia Ke 2022 tercatat Disekitar 9-10%, salah satu yang terendah Ke kawasan Organisasiregional, Menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu memaksimalkan penerimaan Pajak Lainnya secara efisien.

Ke Di Yang Sama, pemerintah cenderung boros Di Membagikan Biaya sosial Bagi kelompok miskin Lewat Inisiatif-Inisiatif Dukungan sosial (Bantuan Pemerintah), yang Ke dasarnya bertujuan Memperbaiki konsumsi domestik. Akan Tetapi, menurut Teori Redistribusi Keynesian, redistribusi pendapatan Lewat Dukungan sosial hanya efektif jika digunakan Sebagai Memperbaiki produktivitas jangka panjang, bukan sekadar menambah konsumsi Sambil. Tanpa ada Inisiatif yang Mendorong peningkatan Kekuatan dan kapasitas ekonomi, Keputusan ini hanya berfungsi sebagai solusi jangka pendek dan tidak memperkuat fondasi ekonomi.

Ketika penerimaan Negeri tidak diiringi Didalam Keputusan ekonomi yang memadai Sebagai Memperbaiki sektor-sektor produktif, ekonomi Akansegera terjebak Di Perkembangan yang stagnan. Teori Harrod-Domar menggarisbawahi pentingnya tingkat Penanaman Modal Di Negeri yang tinggi Sebagai mencapai Perkembangan ekonomi berkelanjutan. Jika pemerintah tidak fokus Ke penciptaan lapangan kerja produktif dan Penanaman Modal Di Negeri, Indonesia Akansegera Lebihterus sulit keluar Didalam jebakan middle-income trap .

Penyuapan dan Inefisiensi Birokrasi: Hambatan Besar Sebagai Reformasi

Penyuapan adalah salah satu masalah struktural yang terus menghambat perkembangan Indonesia. Indeks Persepsi Penyuapan yang dirilis Didalam Transparency International menempatkan Indonesia Ke skor 38 Didalam 100 Ke tahun 2023, Pangkat 110 Didalam 180 Negeri. Ini Menunjukkan bahwa Penyuapan tetap menjadi penghambat utama Bagi reformasi institusi dan Perkembangan ekonomi. Menurut Teori Perkembangan Endogen, institusi yang lemah dan Penyuapan yang Menjadi Wabah Memangkas insentif Sebagai Membuat, Supaya menghambat Perkembangan jangka panjang.

Penyuapan yang meluas juga menciptakan inefisiensi birokrasi, yang menghambat Penanaman Modal Di Negeri dan memperlambat proses reformasi ekonomi. Indeks Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business) Didalam Lembaga Keuangan Internasional menempatkan Indonesia Ke Pangkat Ke-73 Ke tahun 2020. Meski ada perbaikan, Pangkat ini Menunjukkan masih banyaknya hambatan birokratis yang harus diatasi. Proses perizinan yang lambat dan tidak transparan sering kali memperlambat arus Penanaman Modal Di Negeri, dan Kendati Perundang-Undangan Cipta Kerja (Omnibus Law) Melakukanlangkah-Langkah menyederhanakan perizinan, implementasinya belum sepenuhnya efektif dan justru menimbulkan Penilaian Yang Terkait Didalam pengabaian hak-hak pekerja dan penurunan daya beli publik.

Jebakan Pendapatan Menengah: Indonesia Masih Terperangkap

Di teori ekonomi pembangunan, middle-income trap terjadi ketika sebuah Negeri gagal bertransformasi Didalam ekonomi berbasis upah rendah dan Penjualan Barang Ke Luar Negeri Barang Dagangan menjadi ekonomi berbasis Pembaharuan. Indonesia Di ini berada Ke posisi yang rentan, Ke mana ketergantungan Pada sektor Barang Dagangan dan minimnya nilai tambah menghambat transisi Ke ekonomi yang lebih maju. Teori Neoklasik dan Modernisasi menekankan bahwa Sebagai keluar Didalam jebakan ini, sebuah Negeri harus beralih Ke ekonomi berbasis Keahlian dan Pembaharuan, seperti yang dilakukan Didalam Korea Selatan dan Taiwan.

Sebagai mendukung hal ini, Indonesia perlu Memperbaiki Produktivitas Total Faktor (Total Factor Productivity – TFP) yang mencerminkan efisiensi Di penggunaan sumber daya ekonomi. Akan Tetapi, data Menunjukkan bahwa produktivitas Indonesia stagnan dibandingkan Negeri-Negeri tetangga, dan ini Lebihterus mempersulit jalan keluar Didalam jebakan pendapatan menengah.

Ke Samping Itu, distribusi pendapatan yang timpang masih menjadi masalah serius. Koefisien Gini, yang mengukur ketimpangan pendapatan, Menunjukkan bahwa ketimpangan Ke Indonesia masih cukup tinggi. Meski Dukungan sosial bertujuan Memangkas ketimpangan ini, Inisiatif tersebut tidak cukup efektif tanpa adanya penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan.

Perlunya Reformasi Struktural

Sebagai keluar Didalam jebakan pendapatan menengah, Indonesia memerlukan reformasi struktural yang mendalam. Teori Perkembangan Endogen menekankan pentingnya Penanaman Modal Di Negeri Di Pembelajaran, Keahlian, dan Pembaharuan Sebagai menciptakan ekonomi berbasis pengetahuan. Pemerintah harus mengubah fokus Didalam sekadar mencari penerimaan Pajak Lainnya Lewat instrumen konsumsi dan Memangkas Bantuan Pemerintah langsung, Ke penciptaan ekosistem yang mendukung produktivitas jangka panjang.

Jika tidak, Keputusan yang ada Di ini hanya Akansegera memperpanjang ketergantungan Pada solusi Sambil, tanpa memperbaiki fundamental ekonomi yang kuat. Indonesia harus belajar Didalam Negeri-Negeri yang sukses keluar Didalam jebakan ini Didalam membangun institusi yang kuat, Memperbaiki Penanaman Modal Di Negeri Di Pembaharuan, dan menciptakan lapangan kerja produktif yang berkelanjutan.

(zik)