Tanyakan Hingga Wakil Rakyat, Menko Polhukam

JAKARTA – Ri Joko Widodo (Jokowi) Menyambut Baik adanya Penilaian Yang Berhubungan Di Revisi Undang-Undang (RUU) TNI-Polri yang Disorot bermasalah. Jokowi pun tak Memberi penjelasan dan menyerahkannya Hingga Wakil Rakyat.

“Coba ditanyakan Hingga Wakil Rakyat tanyakan Hingga Menko Polhukam,” kata Jokowi Di keterangannya Di Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/7/2024).

Diberitakan Sebelumnya Itu, RUU TNI-Polri tidak Berencana membuka Potensi Untuk prajurit aktif Untuk terjun politik praktis . Hal ini ditegaskan Dari Pembantu Ri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Perlindungan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto.

Awalnya Hadi mengakui, RUU TNI-Polri Berencana memperluas jabatan prajurit TNI Di kementerian dan lembaga. Akan Tetapi dia memastikan, TNI tidak Berencana menyentuh ranah politik.

“Tugas TNI Di kementerian lembaga itu adalah bukan Untuk kepentingan politik praktis, tapi adalah Untuk menjawab kebutuhan Di kementerian lembaga dan sesuai Di Keputusan Ri,” kata Hadi kepada wartawan, Kamis (11/7/2024).

Hadi pun mencontohkan, Di mengatasi persoalan ketahanan laut, anggota TNI Angkatan Laut (AL) bisa ditempatkan Di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Diperlukan keahlian Di bidang kelautan, maka diperlukan ahli-ahli Di TNI AL,” ucapnya.

Hadi juga menegaskan, RUU TNI-Polri berbeda Di dwifungsi ABRI Di masa orde Terbaru. Lantaran prajurit TNI tidak Memiliki dua fungsi Defender – Perlindungan dan kekuatan sosial politik.

“Sekarang TNI tidak Memiliki wakil Wakil Rakyat. sudah tidak ada lagi dwifungsi, itu adalah masa lalu Pada Di perjalanan sejarah,” jelasnya.

“Karena Itu Di pembahasan nanti, tidak Berencana masuk kepada norma-norma itu dan isinya juga tidak Berencana seperti itu,” sambungnya.

(maf)