Upaya Hubungan Luar Negeri Strategis Indonesia Di Berjuang Didalam Ancaman Kedaulatan Hingga LCS

Adhe Nuansa Wibisono, Ph.D
Direktur Eksekutif Cakramandala Institute
Alumnus Inisiatif Studi Keselamatan Internasional – Turkish National Police Academy

Klaim Nine Dash Line China

SALAH satu masalah Keselamatan yang paling serius Hingga Asia Tenggara Pada ini adalah konflik klaim teritorial Di China Didalam Bangsa-Bangsa Organisasiregional Hingga Laut China Selatan. China mengklaim hampir seluruh Area Laut China Selatan yang membentang Disekitar 3,3 juta kilometer persegi dan Dari 2014 telah membangun pulau-pulau buatan yang dilengkapi Didalam pangkalan militer Hingga Kepulauan Spratly dan Paracel. Setidaknya terdapat enam Bangsa yang Memperoleh klaim teritorial yang tumpang tindih Hingga perairan tersebut yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia dan Taiwan (Asia Maritime Transparency Initiative, 2021).

Klaim teritorial China Hingga Area perairan tersebut pertama kali dinyatakan Ke tahun 1947 Melewati Konsep “11 garis putus-putus” Ke peta yang diterbitkan Dari pemerintahan nasionalis China. Partai Komunis China Lalu Memperkenalkan peta tersebut Ke tahun 1949 dan menghapus dua garis Untuk Menyediakan Semenanjung Tonkin kepada kelompok komunis Vietnam Utara. Dari sebab itu, Eleven Dash Line berubah menjadi Nine Dash Line. Di klaim itu terdapat kepulauan utama termasuk kepulauan Spratly dan Paracel dan termasuk Scarborough Shoal yaitu sekumpulan terumbu karang Hingga Didekat Filipina (Steve Mollman, 2016).

Indonesia, Vietnam dan Filipina keberatan dan menegaskan bahwa klaim China itu tidak Memperoleh landasan Ke Konvensi UNCLOS 1982. China telah menandatangani UNCLOS Ke tahun 1996, dimana Bangsa-Bangsa pesisir Memperoleh Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil laut Didalam pantai mereka. Ke zona itu, mereka Memperoleh hak Penjelajahan tunggal atas sumber daya alam dan Bangsa lain Memperoleh kebebasan navigasi dan penerbangan. Perairan Di jarak 12 mil laut adalah perairan teritorial dimana Bangsa-Bangsa Memperoleh kedaulatan penuh. ZEE juga berlaku Untuk perairan Hingga Disekitar pulau, Dari Sebab Itu siapapun yang bisa mengontrol Kepulauan Spratly dan Paracel juga Berencana Memperoleh Area perairannya. Klaim Nine Dash Line China tidak hanya mencakup kepulauan strategis Hingga Area tersebut tetapi juga tumpang tindih Didalam ZEE beberapa Bangsa Organisasiregional (UNCLOS,1982).

Ke sisi lainnya, laporan Didalam Pentagon AS menyebutkan bahwa China Memperoleh angkatan laut terbesar Hingga dunia Didalam total kekuatan tempur Disekitar 350 kapal Konflik Bersenjata dan kapal selam, dibandingkan Didalam 293 kapal Konflik Bersenjata AS. Laporan itu juga menyebutkan adanya pembangunan lapangan terbang dan hanggar Hingga Kepulauan Spratly yang memperluas Area operasi penerbangan militer China hingga mencapai Samudera Hindia. Hingga Di Itu pangkalan militer China Hingga Kepulauan Spratly seperti Subi Reef, Fiery Cross Reef, Mischief Reef dan Cuarteron Reef Memperoleh sistem rudal anti-pesawat dan anti-kapal (Office of the Secretary of Defense, 2020).

Upaya Hubungan Luar Negeri Indonesia Hingga Natuna

Laut China Selatan berada Di Kemakmuran status quo yang ada Di Area perairan internasional. Tetapi China terus melakukan upaya okupasi yang efektif Didalam mengirimkan Angkatan Laut dan coastguard-nya yang melewati Area Indonesia. Salah satu bentuk Hubungan Luar Negeri strategis dan jangka panjang yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah upaya penamaan Laut Natuna Utara, yang Memperoleh tentangan Didalam China. Langkah berikutnya adalah membuat Konsep strategi Lini Pertahanan Hingga Pulau Natuna dimana pangkalan militer terluar ditempatkan disana (Yusliandi Ginting, 2023).

Pemerintah Indonesia juga sudah menjadikan Natuna masuk Inisiatif prioritas nasional Di Wacana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) hingga tahun 2035. Inisiatif tersebut sudah mencakup turunan Inisiatif Lini Pertahanan, ekonomi dan politik Untuk Pembaruan Natuna. TNI juga sudah membentuk Komando Gabungan Area Lini Pertahanan (KOGABWILHAN) dimana Area Barat panglimanya adalah Angkatan Laut dan berpusat Hingga Natuna, Area Di dipimpin Angkatan Udara berpusat Hingga Tarakan dan Area Timur dipimpin Angkatan Darat dan berpusat Hingga Papua (Richo Satria Hutama, 2023).

Pemerintah juga Menyusun Natuna Didalam Konsep seperti Hawaii yaitu pangkalan militer yang berbasiskan Angkatan Laut dan juga menjadi status Dunia geopark UNESCO Untuk natural border. Didalam sisi Hubungan Luar Negeri, Didalam adanya pengakuan UNESCO maka ada pengakuan dunia internasional bahwa kawasan Natuna adalah milik Indonesia. Hingga Di Itu juga dilakukan upaya modernisasi militer Hingga Natuna Di memenuhi Minimum Essential Forces (MEF) seperti pembangunan barak-barak Untuk batalyon komposit dan pembangunan pelabuhan Hingga Selat Lampa (Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2019).