Polemik Izin Kelola Tambang Bagi Ormas Keagamaan, Wasekjen MUI Sebut Bagi Kemaslahatan Umat

JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah meminta semua pihak tidak langsung meributkan izin kelola tambang Bagi organisasi kemasyarakatan ( ormas) keagamaan . Keputusan ini diatur Di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Saya kira kajian-kajian yang dilakukan Pada ini positif kalau kita sambut dan apresiasi niat pemerintah ini. Tinggal bagaimana penata kelolaan Hingga Didepan. Didalam Sebab Itu jangan dulu kita Lalu beribut Yang Terkait Didalam persoalan ini,” kata Ikhsan Di dialog Polemik Trijaya bertajuk ‘Ormas Agama Urus Tambang, Buat Apa?’, Sabtu (8/6/2024).

Menurutnya, langkah Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) itu semata-mata Bagi kemaslahatan umat. Terlebih pengelolaan tambang Pada ini tidak Memberi manfaat Bagi Kelompok Di.

“Misalnya tata kelola pertambangan timah itu dikelola Didalam berbagai macam orang, kelompok Di swasta dan lain-lain, sampai hancur lebur yang namanya Bangka Belitung itu,” katanya.

“Tapi juga tidak Memberi banyak arti Bagi perkembangan Kelompok Hingga Bangka Belitung misalnya,” sambungnya.

Hingga sisi lain, Ikhsan meyakini bahwa ormas keagamaan juga mempunyai kemampuan Bagi mengelola tambang. Sebab, organisasi itu juga Memiliki sayap yang bergerak Hingga bidang ekonomi.

“Artinya nggak ada bedanya sebenernya diberikan kepada swasta atau ormas, Sebab swasta dan ormas sesungguhnya ormas itu juga punya pilar pilar, sayap-sayap yang mampu Bagi menata kelola pertambangan, kan begitu, nah tinggal bagaimana Keputusan pemerintah yang tidak lagi seperti yang lalu,” ucapnya.